SEMARANG — SEMARANG — Nilai ekspor furnitur nasional saat ini mencapai 2,555 miliar dolar AS, dan sepertiganya berasal dari Jawa Tengah.
Dengan tren penurunan tarif ekspor ke Amerika Serikat hingga 19 persen, peluang pasar bagi industri furnitur Jateng semakin terbuka.
“China yang selama ini mendominasi pasar furnitur global mulai ditinggalkan sejumlah negara karena isu lingkungan. Ini peluang besar bagi kita, terutama untuk mengisi pasar Amerika dan Eropa,” kata Yakub Firdaus, praktisi industri furnitur, dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan penerapan Forest Stewardship Council (FSC) di Semarang, Rabu (30/7/2025).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Politeknik Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal, melalui program pengabdian masyarakat Program Studi Manajemen Bisnis Industri Furnitur. Acara berlangsung di Gedung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang.
Pelatihan bertajuk “Strategi Penerapan Regulasi, Dokumentasi, dan Audit Berbasis Standar Internasional” ini bertujuan mendukung industri furnitur lokal agar mampu bersaing di pasar global yang semakin menuntut keberlanjutan (sustainability).
Yakub Firdaus dari Support Centre, yang menjadi narasumber utama, menegaskan pentingnya sertifikasi FSC sebagai tuntutan utama pasar internasional.
“FSC bukan sekadar tren, tetapi sudah menjadi kebutuhan di negara-negara tujuan ekspor. Produk harus ramah lingkungan, bersumber dari hutan yang dikelola lestari, dan bisa ditelusuri asal-usul bahan bakunya,” jelasnya.
Ia menambahkan, sistem FSC menekankan aspek ketelusuran dari bahan baku legal, proses produksi, hingga distribusi. Selain menjamin keberlanjutan lingkungan, sistem ini juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi.
Narasumber lainnya, Yana Maya Harini dari Asosiasi Mebel Indonesia (ASMINDO), menyebut pelatihan ini penting untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha, khususnya terkait implementasi FSC.
“Walaupun secara regulasi belum mandatory, FSC telah menjadi standar pasar di banyak negara, seperti Swiss dan Swedia. Negara-negara tersebut bahkan mulai menerapkan sistem due diligence dalam pengadaan produk kayu,” ungkap Yana, yang juga pemilik CM 3G dan menjabat sebagai Sekretaris ASMINDO .
Ia menambahkan, FSC memberikan dampak positif bagi perusahaan, baik dari sisi tata kelola manajemen, aspek sosial tenaga kerja, hingga keberlanjutan lingkungan di sekitar wilayah produksi.
Namun, salah satu tantangan dalam penerapan FSC di Indonesia adalah ketersediaan bahan baku bersertifikat. “Sebagian besar hutan rakyat belum bersertifikat FSC. Baru ada di Kulonprogo dan Kebumen, itu pun milik pribadi dan jumlahnya terbatas,” ujarnya.
Yana yang rutin mengekspor produk furnitur daur ulang ke Belanda mengungkapkan bahwa bahan baku daur ulang (recycle) masih diterima tanpa kendala karena tidak termasuk dalam kategori penebangan baru.
“Dengan pelatihan ini, kami berharap pelaku usaha bisa memahami proses sertifikasi FSC, yang tidak mudah karena semua lini harus tercatat — mulai dari manajemen, proses produksi, hingga pengiriman,” jelasnya.
Direktur Politeknik Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal, Dr. Peni Sofiati, M.Si., mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian masyarakat.
“Fokus pelatihan adalah bagaimana mendokumentasikan proses produksi sesuai standar FSC hingga siap diaudit oleh lembaga sertifikasi. Dengan begitu, produk bisa berkualitas dan memiliki daya saing tinggi,” tegasnya.
Peserta pelatihan berasal dari berbagai sentra industri furnitur di Jawa Tengah seperti Semarang, Jepara, Solo, Kendal, dan Batang. Mereka terdiri atas pelaku UKM, perusahaan besar, hingga PMA.
Diharapkan pelatihan ini mendorong peningkatan kapasitas industri furnitur Jateng dalam pengelolaan produk berkelanjutan, serta memperkuat posisi mereka di pasar global yang semakin ketat terhadap isu lingkungan dan sosial.
