SEMARANG — Operasional Batik Solo Trans terdampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Dari lima koridor yang sudah berjalan, tiga koridor selama ini dibiayai Kementerian Perhubungan, sementara dua lainnya ditanggung APBD Kota Surakarta.
Hal itu disampaikan Wali Kota Surakarta, Respati Achmad Ardianto, usai bertemu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Kantor Gubernur, Rabu (1/10/2025).
Pertemuan tersebut membahas keberlanjutan layanan buy the service (BTS) aglomerasi transportasi Batik Solo Trans.
Respati menjelaskan, layanan BTS mencakup lima koridor dan melibatkan Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali.
Selain itu, tersedia sedikitnya tujuh feeder yang setiap hari melayani 13.000–14.000 penumpang di wilayah Soloraya.
“Ke depan pemerintah pusat akan menarik pembiayaannya. Karena itu kami mendorong kemandirian fiskal dan cost sharing dengan kabupaten sekitar. Mayoritas pengguna Batik Solo Trans berasal dari daerah-daerah tersebut,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Batik Solo Trans sudah menjadi bagian dari roadmap aglomerasi transportasi di Jawa Tengah.
Ia menilai operasionalnya telah berjalan baik, terintegrasi, dan melibatkan perusahaan otobus lokal.
“Ini sudah jadi roadmap. Sudah jalan dan beda dengan daerah lain. Kalau di tempat lain masih kompetitif dengan angkutan lain dan belum punya perencanaan matang. Solo ini sudah paten,” kata Gubernur.
Ahmad Luthfi meminta Dinas Perhubungan Jawa Tengah dan seluruh pemangku kepentingan segera menggelar rapat untuk memastikan layanan tetap berjalan.
“Nanti segera rapatkan dengan dinas terkait. Ini harus jalan dengan cara sharing. Teknisnya silakan dibahas,” tegasnya.
Dalam pernyataan itu, Gubernur didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko, serta Kepala Dinas Perhubungan Jateng, Arief Djatmiko.
Sujarwanto menambahkan, pencabutan anggaran pusat akibat refocusing membuat daerah harus bersiap berbagi peran.
“Konsep gotong royong itu yang nanti akan dibahas Gubernur bersama semua bupati dan wali kota se-Soloraya. Mudah-mudahan tercapai kesepakatan yang baik,” ujarnya.
