SEMARANG — Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, menegaskan bahwa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Semarang telah dirancang sesuai kebutuhan masyarakat dan berpihak pada kepentingan publik.
Pernyataan itu disampaikan dalam acara Dialog Kawan Dewan yang digelar Jawa Pos TV di Quest Hotel Simpang Lima dengan tema Mewujudkan Postur APBD Kota Semarang yang Pro Masyarakat. Pada acara tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman, Sekretaris Bappeda Kota Semarang Lutfi Eko Nugroho, serta akademisi Universitas 17 Agustus (Untag), Dr. Tri Lestari.
Menurut Kadar Lusman yang akrab disapa Pilus, APBD baik murni maupun perubahan sudah berjalan ideal dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Salah satu buktinya adalah program bantuan operasional untuk RT sebesar Rp 25 juta per tahun yang mulai cair bulan Agustus ini. Program tersebut membuat masyarakat antusias karena dapat digunakan tanpa perlu iuran tambahan saat perayaan HUT RI.
Selain itu, sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur juga mendapat porsi anggaran besar. “Kalau masyarakat tidak merasakan manfaatnya, percuma saja. Tapi faktanya, program ini sudah berjalan baik dan nyata dirasakan warga,” ungkap Pilus, Rabu 20 Agustus 2025.
Meski begitu, DPRD tetap berkomitmen mengawasi agar setiap program benar-benar tepat sasaran. Ia mencontohkan, jika belanja pegawai terlalu besar, maka dewan akan mengkritisi karena tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
Sekretaris Bappeda Kota Semarang, Lutfi Eko Nugroho menambahkan, APBD Semarang termasuk tiga besar paling sehat di Jawa Tengah dengan belanja pegawai di bawah 30 persen. Fokus utama APBD adalah pembangunan, pendidikan, serta kesehatan, termasuk perluasan Universal Health Coverage (UHC).
Ia menyebut, Pemkot Semarang sudah memberikan pendidikan gratis mulai TK hingga SMP swasta, layanan kesehatan untuk semua warga melalui UHC, serta subsidi transportasi Trans Semarang sebesar Rp 290 miliar. Tahun ini, nilai APBD perubahan mencapai Rp 6,3 triliun yang bersumber dari PAD Rp 4 triliun, dana bagi hasil, serta DAU dari pemerintah pusat lebih dari Rp 1 triliun.
Sementara itu, akademisi Untag Semarang, Dr. Tri Lestari menilai postur belanja pegawai di bawah 30 persen membuktikan keberpihakan Pemkot pada rakyat. Ia berharap anggaran pendidikan dan infrastruktur bisa ditingkatkan lagi agar memberi manfaat lebih luas.
