SEMARANG — Anggota DPRD Jawa Tengah Dwi Yasmanto menyoroti tantangan penegakan hukum di Indonesia, termasuk dominasi kekuasaan terhadap institusi hukum. Ia mendorong mahasiswa agar aktif mengawasi proses hukum demi tegaknya keadilan.
“Peran pengawasan sangat krusial. Partisipasi semua unsur, terutama elemen mahasiswa, penting untuk menjaga marwah hukum dan mengawal reformasi hukum secara substantif,” ujar Yasmanto dalam forum Dialog Publik Permasalahan Hukum di Indonesia: Tantangan, Pengawasan, dan Upaya Reformasi, di Front One HK Resort, Kota Semarang, Jumat 20 Juni 2025
Dialog publik ini digelar oleh Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Badko HMI Jawa Tengah-DI Yogyakarta, menghadirkan tiga narasumber: Anggota DPRD Jateng Dwi Yasmanto, Koordinator Penghubung Komisi Yudisial (KY) Jawa Tengah Muhammad Farhan, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember Ahmad Suyono.
Sebagai keynote speaker, Yasmanto mengapresiasi Badko HMI atas penyelenggaraan forum yang menghadirkan ruang dialog hukum di kalangan mahasiswa.
Menurutnya, kegiatan dialog publik HMI seperti ini penting dalam membangun demokrasi dan memperkuat penegakan hukum.
“Hukum adalah fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun praktiknya, hukum belum sepenuhnya berpihak pada keadilan,” ungkapnya.
Sementara itu, Muhammad Farhan dari KY menjelaskan tugas dan fungsi lembaganya, salah satunya mengawasi kinerja hakim agar keputusan hukum tidak terpengaruh kepentingan politik.
“Hakim perlu diawasi agar tidak terjadi penyelewengan. Kami berupaya memperkuat fungsi pengawasan ini,” tegasnya.
Narasumber lain, Ahmad Suyono, menyoroti kecenderungan produk hukum yang berpihak pada kepentingan kekuasaan. Ia menekankan pentingnya hukum yang adil, bermanfaat, dan memberi kepastian.
“Mahasiswa dan masyarakat sipil harus aktif mengawal proses legislasi, termasuk RUU Perampasan Aset yang hingga kini belum disahkan,” katanya.
Kepala Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Badko HMI Jateng-DIY, Billy Al Sabil, mengatakan forum ini bertujuan menghidupkan kembali budaya diskusi hukum di kalangan mahasiswa yang selama ini meredup.
“Kami ingin membangun ruang diskusi kritis agar mahasiswa lebih peka terhadap isu hukum dan pembentukan produk perundang-undangan,” ujarnya.
Billy menyebut, pihaknya akan terus mengawal pembahasan RUU seperti RUU KUHAP, RUU Polri, dan RUU Kejaksaan. Selain itu, pihaknya juga akan mengadakan sekolah advokasi untuk kader HMI di Jateng dan DIY.
Kegiatan ini diikuti puluhan mahasiswa, terdiri dari kader HMI, pengurus BEM, dan mahasiswa hukum dari berbagai perguruan tinggi di Semarang. Diskusi berlangsung interaktif, diawali dengan pemaparan narasumber, dilanjutkan sesi tanya jawab
