SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan kembali komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat revitalisasi tambak dan pengembangan nila salin di wilayah pesisir Jawa Tengah.
Dalam forum publik yang turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ahmad Luthfi secara terbuka menyampaikan bahwa masyarakat pesisir telah lama menunggu realisasi program strategis tersebut.
“Pantai kita sepanjang 971 kilometer menunggu sentuhan kebijakan nyata. Jawa Tengah siap, tinggal menunggu kepastian dari KKP,” ujar Luthfi dalam sambutannya pada Pelantikan Pengurus DPW PAN Jawa Tengah di Hotel Padma, Semarang, Senin 13 Oktober 2025.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi bersama 17 kabupaten/kota pesisir telah melakukan perhitungan teknis dan menyiapkan lahan untuk revitalisasi. Menurutnya, saat ini bukan lagi berada pada tahap wacana, melainkan tinggal menunggu keberanian politik dari pemerintah pusat untuk mengeksekusi.
“Program nila salin sudah kami siapkan. Ini bukan sekadar curhat, tapi bentuk tanggung jawab kami dalam membangun daya saing perikanan nasional. Jawa Tengah tidak ingin tertinggal dari provinsi lain,” tegasnya.
Ahmad Luthfi juga menekankan pentingnya pendekatan collaborative government dalam pembangunan sektor pangan dan perikanan. Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan kementerian teknis, akademisi, pelaku usaha, hingga partai politik.
“Kalau bicara kemandirian pangan, semua pihak harus turun. Pemerintah pusat, daerah, hingga kekuatan politik harus mengarah pada satu tujuan yang sama,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyatakan kesiapan pemerintah pusat untuk mendukung peningkatan produksi perikanan Jawa Tengah. Ia menyebut, sektor perikanan Indonesia saat ini dalam posisi surplus dengan nilai ekspor mencapai USD 5,5 miliar per tahun, namun angka tersebut baru 5 persen dari total potensi yang ada.
“Potensi ekonomi perikanan dunia mencapai USD 414 miliar. Jawa Tengah memiliki posisi strategis dalam peta itu,” kata Trenggono.
Terkait kawasan tambak di Pantura, ia mengingatkan bahwa pemerintah telah menetapkan rencana revitalisasi seluas 78.550 hektare dari Banten hingga Jawa Timur. Dari jumlah itu, sekitar 15.110 hektare dialokasikan khusus untuk wilayah Jawa Tengah.
“Kalau daerah siap, pusat tidak boleh ragu. Kita akan sinkronkan data dan segera susun langkah eksekusi,” tandasnya.
