Cilacap — Persoalan desa rawan pangan menjadi salah satu masalah yang kini dihadapi Kabupaten Cilacap. Pasalnya, terdapat 26 desa yang masuk kategori rawan pangan di Kabupaten Cilacap.
Hanya saja, persoalan rawan pangan bukan hanya terkait bahan makanan saja. Akan tetapi juga berkaitan dengan akses air bersih, kesehatan, infrastruktur hingga tingginya angka stunting.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Cilacap, Sigit Widianto, menjelaskan untuk menanggulangi desa rawan pangan ini tersebut, pihaknya telah menyalurkan bantuan pangan melalui dana APBD dan APBN.
Di sisi lain, Dishanpan juga membutuhkan dukungan lintas sektoral untuk mengintervensi permasalahan ini.
Sigit menyebutkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bappeda agar OPD terkait ikut bergerak.
Diantaranya Dinas Kesehatan untuk masalah stunting, PUPR untuk infrastruktur dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Sigit menegaskan, penanganan desa rawan pangan membutuhkan pendekatan terpadu. Dengan adanya sinergi antar OPD sangat diperlukan, sehingga program yang dijalankan lebih berdampak langsung pada masyarakat.
“Kami berharap kerja sama lintas OPD ini jadi langkah nyata. Harapannya, tidak ada lagi desa yang tertinggal secara pangan,” tegasnya.
Sigit juga menjelaskan, desa yang masuk rawan pangan ini tersebar di berbagai wilayah pedesaan, termasuk yang tergolong miskin ekstrem. Dimana, wilayah kota tidak termasuk.
