Pekalongan — Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Muhammad Saleh, menyerukan sinergi antara media dan lembaga legislatif dalam membangun Jawa Tengah secara konstruktif.
Hal itu disampaikan Saleh saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bersama puluhan wartawan di Kota Pekalongan, Kamis 16 Oktober 2025.
Dalam forum yang diikuti jurnalis dari Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan, Saleh menekankan pentingnya peran media sebagai pengawal kebijakan publik dan pembangunan daerah.
"Media memiliki peran penting dalam mengawal pembangunan daerah. Kami di DPRD Jawa Tengah terus berbenah agar bisa bekerja transparan dan akuntabel. Kritik dan masukan teman-teman media menjadi bagian dari kontrol publik yang kami butuhkan," ujarnya.
Saleh menambahkan, DPRD Jawa Tengah kini tengah melakukan berbagai perubahan dalam sistem kerja agar lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Setiap fraksi dan alat kelengkapan dewan kini memiliki jadwal kerja yang lebih tertata, termasuk mekanisme penerimaan tamu dan konsultasi publik.
Perubahan itu, katanya, merupakan hasil dari banyak masukan masyarakat dan mahasiswa yang menuntut tata kelola pemerintahan yang lebih transparan.
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penghentian tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD, diganti dengan rumah dinas sebagai fasilitas resmi.
“Mulai Oktober ini kami para pimpinan DPRD sudah tidak menerima tunjangan perumahan. Pemerintah provinsi menyediakan rumah dinas sebagai tempat aktivitas, diskusi, dan menerima tamu. Ini bagian dari komitmen kami menjawab tuntutan publik,” tegas ketua DPD I Golkar Jawa Tengah.
Saleh menilai, kebijakan ini bukan hanya soal efisiensi anggaran, melainkan bentuk tanggung jawab moral terhadap kepercayaan rakyat.
Ia berharap langkah tersebut dapat memperkuat citra DPRD sebagai lembaga yang berintegritas dan dekat dengan masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, Saleh juga menyinggung persoalan transportasi online yang kini menjadi perhatian DPRD Jawa Tengah.
Menurutnya, isu transportasi berbasis aplikasi memiliki kompleksitas tinggi karena menyangkut berbagai aspek hukum lintas undang-undang.
“Soal transportasi online ini kompleks. Ada kaitannya dengan Undang-Undang Angkutan Jalan, ketenagakerjaan, dan regulasi transportasi online itu sendiri. Karena mereka dianggap mitra, para pengemudi belum bisa mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan,” jelasnya.
Ia menegaskan, DPRD Jawa Tengah siap menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat untuk memperjuangkan regulasi yang lebih adil bagi pekerja sektor digital.
Saleh juga menyoroti dinamika ekosistem media yang berubah cepat akibat teknologi digital.
Menurutnya, arus informasi yang deras di era media sosial menuntut insan pers untuk menjaga keseimbangan antara kecepatan dan akurasi berita.
"Sekarang, setiap menit publik bisa mendapat berita baru dari berbagai kanal. Antara media online, cetak, dan media sosial sudah saling bersinggungan. Ini membuat tantangan baru, bagaimana menjaga keseimbangan antara kecepatan dan kebenaran informasi,” katanya.
Ia berharap, hubungan antara DPRD dan media dapat terus dijaga dalam koridor profesionalisme.
Saleh mengingatkan bahwa komunikasi dua arah sangat penting agar pemberitaan tetap berimbang dan tidak keluar dari konteks.
"Kami juga belajar berhati-hati. Kadang apa yang disampaikan dalam konteks diskusi panjang bisa dipotong dan judulnya tidak sesuai. Jadi, kami berharap komunikasi dengan media bisa lebih terbuka, dan jika ada yang perlu dikonfirmasi, silakan hubungi langsung,” ujarnya.
Saleh mengusulkan agar forum seperti FGD di Pekalongan dijadikan agenda rutin bulanan sebagai wadah bertukar gagasan dan membangun kolaborasi positif.
"Kalau bisa, kegiatan seperti ini dilakukan sebulan sekali. Kita bisa berdialog santai, saling memahami posisi masing-masing. Yang penting, kita sama-sama punya niat baik untuk kemajuan daerah,” ucapnya.
Menutup kegiatan, Saleh menegaskan kembali komitmen DPRD Jawa Tengah untuk bekerja secara terbuka, mendengarkan kritik yang membangun, dan menjalin kemitraan produktif dengan media.
"Kami terbuka terhadap kritik yang membangun. Harapan saya, media dan DPRD bisa menjadi mitra strategis dalam menciptakan Jawa Tengah yang maju, sejahtera, dan berintegritas,” pungkasnya.
