BATANG — Sejumlah 24 nama pejabat Pemerintah Kabupaten Batang kini sedang bersaing memperebutkan enam kursi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Batang, Dwi Riyanto, menuturkan bahwa antusiasme pelamar cukup tinggi.
"Dari enam formasi jabatan yang dibuka, tercatat 28 pelamar ikut serta. Setelah seleksi administrasi dilakukan, 24 orang dinyatakan lolos ke tahap asesmen," katanya, Sabtu 1 November 2025.
Menurut Dwi Riyanto, keenam formasi JPTP yang dibuka tersebut meliputi instansi-instansi vital dalam roda pemerintahan daerah:
1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP)
3. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB)
4. Dinas Kesehatan (Dinkes)
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
Setelah melewati tahap asesmen yang diumumkan pada Kamis 30 Oktober 2025, sebanyak 24 pelamar dinyatakan lolos dan berhak mengikuti tahap berikutnya.
“Dari enam formasi yang dibuka, jumlah pelamar yang lolos asesmen adalah 24 orang. Rinciannya berbeda-beda, ada yang tiga, empat, hingga lima orang per jabatan. Yang penting, minimal tiga calon terbaik sudah terpenuhi untuk diajukan,” terang Dwi Riyanto.
Tahapan berikutnya yang kini berlangsung adalah penulisan makalah dan uji wawancara.
Dua tahap ini dinilai paling menentukan karena menggali visi, kepemimpinan, dan pemahaman kandidat terhadap isu strategis di instansi yang dilamar.
“Sejauh ini, semua berjalan sesuai jadwal. Mudah-mudahan tidak ada kemunduran dalam proses, hingga nanti sampai pada pelantikannya,” ujar Dwi.
Panitia seleksi (Pansel) memastikan seluruh proses dilakukan transparan, objektif, dan bebas intervensi, dengan melibatkan penguji profesional serta memperhatikan prinsip kompetensi dan integritas ASN.
Setelah seluruh tahapan seleksi selesai, Pansel akan menentukan tiga calon terbaik untuk setiap jabatan, yang kemudian dilaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yakni Bupati Batang, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Pejabat yang Berwenang (PyB).
“Jika hasil seleksi sudah diterima Bupati, kami akan meminta pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelum pelantikan dilakukan,” jelasnya.
Tahapan akhir berupa penetapan dan pelantikan pejabat baru ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025, seiring dengan komitmen pemerintah daerah mempercepat rotasi dan penyegaran birokrasi.
“Kami berharap proses ini menghasilkan pejabat yang tidak hanya pintar di atas kertas, tetapi juga tangguh dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah,” tutup Dwi Riyanto.
