BATANG — Setelah melalui aksi demonstrasi yang sempat memanas, perwakilan Jaringan Masyarakat Sipil Batang (JMSB) akhirnya bertemu pimpinan dewan untuk menyampaikan enam tuntutan penting.
Ketua DPRD Batang, Suudi, yang memimpin langsung jalannya pertemuan, menegaskan bahwa seluruh poin tuntutan telah tercatat dan akan ditindaklanjuti.
“Enam tuntutan dari teman-teman aliansi masyarakat sipil Kabupaten Batang sudah masuk ke kami," tuturnya.
"Paling tidak, dua bulan setelah kegiatan ini, kami akan mengundang kembali aliansi untuk memberi masukan bagaimana Batang ke depan,” kata Suudi, Sabtu 30 Agustus 2025.
Berikut poin-poin utama tuntutan JMSB:
1. Evaluasi Kinerja DPR RI – Mendesak evaluasi total karena dinilai gagal mewakili rakyat dan lebih mementingkan kepentingan kelompok tertentu.
2. Proses Hukum Transparan – Meminta pelaku kekerasan yang menimbulkan korban jiwa dalam aksi 28 Agustus 2025 maupun sebelumnya diproses hukum secara adil.
3. Tanggung Jawab Presiden dan Kepolisian – Menuntut Presiden dan Polri bertanggung jawab penuh atas jatuhnya korban serta menghentikan kekerasan terhadap rakyat.
4. Bebaskan Massa Aksi – Menuntut pembebasan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap, karena aksi dianggap sebagai hak konstitusional.
5. Penerangan Jalan – Mendesak Pemkab Batang segera mengatasi minimnya lampu jalan yang membahayakan keselamatan warga.
6. Raperda Beasiswa – Mendesak Pemkab dan DPRD segera mengesahkan Raperda Beasiswa Perguruan Tinggi sebagai bentuk dukungan nyata bagi generasi muda.
Suudi menyebut aksi demonstrasi kali ini menjadi pelajaran penting bahwa aspirasi rakyat harus difasilitasi melalui ruang dialog.
Ia juga mengapresiasi aparat keamanan yang dinilai menjaga suasana tetap kondusif.
Pertemuan itu memberi sinyal bahwa DPRD tidak menutup diri terhadap aspirasi publik.
Meski sejumlah tuntutan menyinggung isu nasional, warga Batang menegaskan bahwa perjuangan mereka adalah untuk memastikan suara daerah tidak tenggelam dalam hiruk-pikuk politik pusat
