Pekalongan — Pemerintah Kota Pekalongan menegaskan komitmen memberantas kemiskinan lewat Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tahun 2025.
Rakor ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi perempuan hingga lembaga keuangan.
Wakil Wali Kota Pekalongan, Hj. Balgis Diab, yang juga Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, memimpin langsung jalannya rapat.
Ia menegaskan, kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah.
"Permasalahan kemiskinan tidak bisa ditangani sendirian oleh pemerintah," tegas Balgis dalam keterangannya, Minggu 29 Juni 2025.
Ia menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mencari formula percepatan penanggulangan kemiskinan.
"Kami butuh semua pihak. Dari tokoh masyarakat, organisasi perempuan, tokoh agama, hingga lembaga keuangan. Semua harus duduk bersama,"ujar Balgis.
Menurutnya, Pemkot Pekalongan sudah menjalankan beragam program penanggulangan kemiskinan.
Mulai dari alokasi anggaran khusus, pelatihan keterampilan, pemberdayaan masyarakat, hingga bantuan modal usaha bagi warga kurang mampu.
"Sinergi adalah kunci. Kami berharap para peserta Rakor bisa menjadi agen-agen perubahan di lingkungannya," imbuh Balgis penuh semangat.
Kepala Bapperida Kota Pekalongan, Cayekti Widigdo, juga bicara blak-blakan soal data kemiskinan.
"Angkanya memang turun, tapi masih pelan. Tahun 2023 kemiskinan 6,81%, jadi 6,71% di 2024. Targetnya di 2025 bisa tembus di bawah 5%,"papar Cayekti.
Namun, ia mengaku tantangan terbesar ada di soal akurasi data.
"Sering kali data dari pusat tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan," keluhnya.
Kini, Pemkot Pekalongan berharap banyak pada sistem baru, yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sistem ini diharapkan mampu menyatukan seluruh data sosial ekonomi dari berbagai kementerian agar program penanggulangan kemiskinan lebih presisi.
"DTSEN ini prosesnya sudah mulai dari akhir 2023 dan masih berjalan. Semoga nanti lebih akurat,"jelas Cayekti.
BPS sendiri menetapkan dua indikator utama dalam garis kemiskinan, yakni konsumsi makanan dan non-makanan.
Aspek non-makanan mencakup kondisi rumah, biaya pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.
"Di Pekalongan, seseorang dikategorikan miskin kalau penghasilannya di bawah Rp605.000 per orang per bulan," bebernya.
Namun Cayekti menegaskan, angka itu tak cukup untuk menggambarkan kompleksitas kemiskinan.
"Bukan cuma soal uang. Tapi juga soal akses layanan dasar, peluang usaha, dan kondisi tempat tinggal," jelasnya.
Ia mengingatkan, masyarakat miskin tidak boleh terus-menerus diposisikan sebagai penerima bantuan semata.
"Miskin tidak harus dikasihani, tapi harus diberdayakan. Mereka harus menjadi subjek pembangunan, bukan objek bantuan,"tegasnya menutup rapat.
