Pekalongan — Jawa Tengah memperkuat pengembangan pariwisata ramah muslim sebagai bagian dari visi Indonesia menuju pusat halal dunia.
Upaya ini melibatkan kolaborasi lintas pihak, mulai dari pemerintah daerah, asosiasi industri, hingga Bank Indonesia (BI).
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Disporapar Jateng, Aria Chandra Destianto, menegaskan regulasi menjadi kunci awal.
“Sejak 2023, sudah ada Pergub yang mengatur kriteria usaha pariwisata ramah muslim. Ada 13 jenis usaha pariwisata yang diatur, termasuk standar fasilitas seperti tempat wudu terpisah, musala dengan pemisah pria-wanita, hingga fasilitas penunjang lain yang representatif,” katanya dalam talkshow bersama BI Tegal di Hotel Aston Pekalongan, Jumat 22 Agustus 2025.
Menurut Aria, pariwisata ramah muslim tak hanya berdampak pada sektor wisata, tetapi juga mendorong UMKM lokal.
“Di desa wisata, konsep community-based tourism membuat masyarakat bersama-sama membangun destinasi. Ketika UMKM berjalan, oleh-oleh dan kerajinan juga ikut berkembang, sehingga ekonomi desa terangkat,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan masih ada tantangan besar. Dari 886 desa wisata di Jateng, separuhnya masih tidak aktif.
Karena itu diperlukan kolaborasi pentahelix, termasuk dukungan Bank Indonesia.
Wakil Ketua Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI), Nyata Nugraha, menilai langkah konkret perlu segera diambil.
“Kami usulkan di eks Karesidenan Pekalongan yang terdiri dari tujuh kota/kabupaten, masing-masing cukup satu lokasi saja yang ditunjuk sebagai pilot project pariwisata ramah muslim,” katanya.
Menurut Nyata, usulan itu akan ditindaklanjuti dengan forum diskusi (FGD) bersama Disporapar, PPHI, dan BI untuk menyusun standar prioritas.
“Tidak harus semua 13 kriteria dipenuhi. Contoh spa, itu opsional. Yang penting fasilitas utama seperti musala, wudu, serta makanan dan minuman halal tersedia,” jelasnya.
Targetnya, inisiatif ini bisa terealisasi pada tahun 2025 dengan menyesuaikan keunggulan lokal, baik alam, jasa, maupun kuliner.
Kepala Unit Pengembangan UMKM BI Tegal, Liyana Ciptowati, menegaskan dukungan penuh dalam pengembangan ekosistem halal.
“Tugas kami cukup banyak, mulai dari literasi ekonomi syariah, penguatan keuangan sosial syariah, hingga mendukung ekosistem halal, termasuk pariwisata muslim,” ungkapnya.
Menurut Liyana, UMKM menjadi kunci dalam pariwisata ramah muslim.
Dengan UMKM kuliner dan kerajinan bersertifikat halal, pendapatan meningkat, ekonomi tumbuh, dan cadangan devisa ikut naik.
Selain itu, BI juga mendorong digitalisasi transaksi di destinasi wisata.
“Kami sudah siapkan zonasi, salah satunya di Danau Cacaban Kabupaten Tegal. Ke depan, UMKM akan didorong menggunakan QRIS agar transaksi lebih mudah bagi wisatawan domestik maupun mancanegara,” jelasnya.
Ia menambahkan, kolaborasi dengan perbankan syariah juga akan menjadi bagian integral pengembangan pariwisata halal.
“Tak hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga motor pertumbuhan ekonomi melalui UMKM, lapangan kerja, dan devisa negara,” pungkasnya.
