PATI — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak masyarakat Kabupaten Pati untuk segera menangkap Bupati Pati Sudewo. Pasalnya Orang Nomor Satu di Kabupaten Pati ini diduga terlibat kasus dugaan suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
Tak tanggung_tanggung, Bupati Sudewo diduga menerima gratifikasi dari proyek yang bernilai Rp18,3 miliar. Kasus yang sempat menjerat Sudewo, saat dirinya masih menjadi anggota DPR RI.
Desakan itu dilontarkan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu kepada KPK agar menangkap Bupati Pati Sudewo pada, Senin 25 Agustus 2025. Dia diduga terlibat kasus dugaan suap proyek DJKA.
Desakan massa dilakukan dengan melalui surat massal yang dikirimkan ke KPK melalui Kantor Pos Pati, Senin 25 Agustus 2025.
Pengiriman surat massal ini menjadi rangkaian awal sebelum aksi demonstrasi besar-besaran di Gedung KPK pada 2-3 September 2025.
“Hari ini, kami berkirim surat, satu orang satu surat. Intinya, agar KPK segera menangkap Bupati Sudewo. Lokasi kumpul di Alun-alun Pati, dan diperkirakan ribuan orang akan ikut,” ujar Koordinator aksi, Supriyono alias Botok.
Nurul utami masyarakat pati, sangat antusias menulis surat yang akan dikirim ke KPK, ia berharap Bupati Pati Sudewo segera mendapat keadilan.
"Mengirim surat kepada KPK yang ada di Jakarta, meminta keadilan untuk bupati kami. Suratnya isinya penekanan Bupati Sudewo, soalnya kemarin sudah dipanggil dan enggak hadir hari ini kita mendesak KPK," katanya.
Beberapa hari lalu, Bupati Pati Sudewo mangkir dari pemanggilan yang dilakukan KPK terkait dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.
Sedianya, KPK memanggil Sudewo untuk dimintai keterangannya, Jumat 22 Agustus 2025. Namun, yang bersangkutan tak menghadiri pemanggilan itu.
”Yang bersangkutan ada keperluan lain yang sudah terjadwal, akan dijadwalkan ulang pemeriksaannya,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo, seperti dikutip dari Tempo, Sabtu 23 Agustus 2025.
KPK pun bakal menjadwalkan ulang pemanggilan Bupati Pati Sudewo. Namun, Budi tak menjelaskan kapan Sudewo akan dipanggil.
Kendati demikian, ia memastikan Sudewo akan diperiksa penyidik dalam dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di DJKA Kemenhub. Sudewo masih berstatus sebagai saksi dalam pemeriksaan itu.
Diketahui, Bupati Pati Sudewo memiliki peranan besar dalam pembangunan jalur kereta api di DJKA Kemenhub pada periode 2021-2022. Saat itu, Sudewo masih menjadi sebagai anggota Komisi Perhubungan DPR RI.
Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menduga, Sudewo turut mengadakan proyek pembangunan jalur ganda di wilayah Jawa Barat, Jakarta, Tegal, hingga Semarang.
”Yang bersangkutan, yang kami duga sejauh ini, perannya tidak hanya yang di Solo Balapan sampai Kadipiro,” katanya, Kamis 14 Agustus 2025.
Nama Sudewo sendiri disebut dalam sidang dua terdakwa kasus korupsi pengadaan jalur kereta api di Pengadilan Tinda Pidana Korupsi Semarang, Jateng, 9 November 2023 lalu.
Dalam sidang itu, KPK disebut menyita sekitar Rp 3 miliar dari Sudewo. Saat itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.
Sudewo disebut menerima uang sebanyak Rp 720 juta yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp 500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya yang bernama Nur Widayat. Namun, Sudewo membantahnya.
