JEPARA — Banyaknya distribusi bantuan sosial (bansos) yang kerap salah sasaran di sejumlah daerah, tentu menjadi kekhawatiran pemerintah. Menyikapi kondisi itu, kini dilakukan proses verifikasi data penerima Bansos di Kabupaten Jepara Jawa Tengah.
Langkah ini dilakukan agar Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan rujukan utama penyaluran berbagai bantuan pemerintah valid dan tepat sasaran. Karena itu, ribuan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI, Bhabinkamtibmas Polri dan kepala desa di Jepara dilibatkan dalam proses verifikasi data penerima bansos pemerintah.
Data penerima bantuan pemerintah yang bakal diverifikasi babinsa, bhabinkamtibmas dan kades itu ada beberapa jenis. Mulai dari penerima bantuan iuran jaminan kesehatan(PBI JK), rumah tidak layak huni (RTLH), progam keluarga harapan (PKH) hingga bantuan pangan non tunai (BPNT) dan lainnya.
Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan "DTSEN yang valid merupakan komitmen dari Presiden Prabowo Subianto," ujar Bupati Jepara, Witarso Utomo usai agenda pengarahan kepada tiga pilar di Pendopo Jepara, Jumat 22 Agustus 2025.
Menurut Witiarso, data penerima manfaat bansos dan bantuan pemerintah harus faktual dan disesuaikan dengan desil 1 sampai 5. Yakni pengelompokan kesejahteraan rumah tangga yang digunakan pemerintah untuk menilai status ekonomi warga.
"Sekarang proses verfal. Nanti ketika ada bansos maka bisa diverifikasi lagi oleh babinsa atau bhabinkamtibmas, dan kades atau petinggi, " tukas Witiarso.
Berdasarkan data Dinsospermades Jepara, tercatat penerima progam PBI JK yang nonaktif sebanyak 58.394 jiwa. Selain itu data RTLH 9.191 unit dan ribuan data penerima PKH dan bansos lainnya di Kota Ukir.
Sedangkan layak tidaknya data penerima bansos pemerintah, kata Witiarso, ditentukan hasil verifikasi tiga pilar. Mereka akan melakukan verifikasi ulang di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
"Sehingga tidak ada lagi penerima manfaat di luar data tersebut. Presiden ingin data bansos tidak jadi alat politik namun benar-benar untuk membantu yang tak mampu. Semisal tim sukses pilkada dimasukkan ke data itu, tak boleh," tegas Witirso.
Sementara itu, agenda pengarahan ini juga menghadirkan narasumber Wabup M Ibnu Hajar, Dandim 0719/Jepara Letkol (Arm) Khoirul Cahyadi, Kapolres AKBP Erick Budi Santoso, Kepala Dinsospermades Jepara Edy Marwoto dan diikuti ratusan kepala desa, babinsa dan bhabinkamtibmas se-Kabupaten Jepara.
Dandim 0719/Jepara Letkol (Arm) Khoirul Cahyadi tak memungkiri jika memang masih ada data penerima bansos yang kurang tepat sasaran. Hal itu juga kerap disuarakan oleh berbagai elemen melalui beragam kanal.
Pihaknya optimistis sinergi untuk menghadirkan DTSEN valid yang terjalin dari desa hingga kabupaten bisa menjadikan progam ini berjalan maksimal.
"Kita memang bukan superman tapi kita superteam yang baik. Mari terus bersinergi dan sekaligus jaga kondusivitas daerah," paparnya.
Sementara itu, Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso mengatakan sudah menginstruksikan jajarannya untuk mendukung progam pemerintah ini.
Ratusan personel bhabinkamtibmas Polres Jepara akan turun membantu kades agar DTSEN benar-benar valid.
"Jangan sampai orang yang punya mobil atau motor sport menerima bantuan bantuan. Begitu juga sebaliknya," tandasnya.
