PURWOREJO — Pemerintah Kabupaten Purworejo membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta memastikan keamanan dan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.
"Tujuan utama pembentukan satgas ini adalah percepatan penyerapan anggaran dari APBN. Selain itu, kami juga menekankan pentingnya faktor keselamatan makanan," kata Wakil Bupati Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, Rabu (24/9/2025).
Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Purworejo masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama rendahnya tingkat penyerapan anggaran. Saat ini, program baru berjalan di sebagian titik sekolah dan belum menjangkau seluruh penerima manfaat yang ditargetkan.
Menurut Dion, keterbatasan jumlah dapur operasional menjadi faktor utama belum optimalnya cakupan program. Dalam praktiknya, baru sebagian sekolah di Kabupaten Purworejo yang menerima layanan makanan bergizi setiap hari.
Satgas yang dibentuk untuk mengawasi Program Makanan Bergizi Gratis melibatkan berbagai unsur pemerintah dan aparat. Dalam struktur organisasi satgas, Bupati bertindak sebagai pembina, Sekretaris Daerah sebagai ketua, serta melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan unsur keamanan seperti TNI dan Polri.
Tim satgas ini memiliki tugas melakukan pemantauan lapangan, pengambilan sampel makanan, serta mengevaluasi kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada siswa.
"Kami sudah mengambil sampel dari tiga dapur beberapa waktu lalu. Hasilnya masih dalam pengawasan, dan kami pastikan pelaksanaannya sesuai standar," tambah Dion.
Pemerintah Kabupaten Purworejo juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap kualitas makanan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis. Hal ini mencakup kontrol terhadap standar gizi dan prosedur keamanan pangan yang harus dijalankan oleh pengelola dapur.
"Tugas utama yayasan dan kepala dapur adalah memenuhi standarisasi yang dibuat oleh ahli gizi. Jika standar ini dijalankan dengan baik, seharusnya kasus seperti keracunan tidak terjadi," jelas Dion.
Ia menegaskan bahwa peran kepala dapur dan ahli gizi sangat krusial dalam menjaga mutu makanan. Untuk itu, pemerintah daerah telah meminta seluruh dapur yang terlibat agar menerapkan kontrol kualitas secara ketat.
Dalam beberapa kesempatan, ditemukan dugaan makanan yang tidak layak konsumsi di sejumlah sekolah. Pemkab Purworejo menanggapi serius temuan tersebut dan menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai distribusi makanan.
"Quality control makanan harus dijaga. Ini menyangkut keselamatan anak-anak kita. Programnya bagus, tujuannya penting, tapi pelaksanaan di lapangan tidak boleh lengah," tegas Dion.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa kasus semacam ini tidak boleh terjadi lagi dan menjadi bahan evaluasi satgas dalam pengawasan program ke depan.
Dengan terbentuknya satgas, pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Purworejo diharapkan berjalan lebih sistematis dan terkontrol. Pemerintah juga berharap koordinasi antar lembaga berjalan efektif untuk menjamin kelancaran program dan manfaatnya bagi siswa.
"Dengan satgas ini, kami ingin memastikan semua pihak terlibat dan bertanggung jawab, dari pengadaan bahan makanan hingga penyajiannya di meja makan siswa," pungkas Dion.
