Temanggung — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi dengan Djarum Foundation membangun sekitar 350 unit Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) bagi masyarakat miskin selama tahun 2025.
Tahun depan, jumlah bantuan akan ditingkatkan menjadi 500 unit yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Deputy Program Director Bhakti Sosial Djarum Foundation, Achmad Budiharto, menjelaskan bahwa program RSLH telah dimulai sejak 2022 dan terus berkembang.
Di Kabupaten Temanggung, program ini baru pertama kali diluncurkan pada tahun 2025.
“Ini adalah program perdana kami di Temanggung. Sudah seharusnya kami ikut berkontribusi membantu masyarakat mendapatkan rumah layak. Ini baru langkah awal,” ujarnya usai peresmian dan penyerahan simbolis RSLH di Gedung Sasana Gita, Parakan, Rabu (30/7/2025).
Jumlah bantuan meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Pada 2022 dibangun 10 unit, 2023 sebanyak 25 unit, kemudian melonjak menjadi 200 unit pada 2024, dan 350 unit pada 2025.
Bantuan tahun ini tersebar di Kudus (300 unit), Temanggung (15 unit), Banjarnegara (15 unit), serta masing-masing 10 unit di Demak dan Purbalingga.
Tahun depan ditargetkan 500 unit, dengan alokasi terbesar tetap di Kudus (400 unit).
“Kami sudah menyusun rencana hingga 2029. Untuk tahun 2026, Temanggung akan mendapatkan 25 unit dari total 500 unit yang dibangun di seluruh Jawa Tengah,” tambah Budiharto.
Salah satu penerima bantuan, Dwi Winarni, mengaku bersyukur. Sebagai buruh berpenghasilan Rp500 ribu per bulan, ia tidak mampu memperbaiki rumahnya yang sebelumnya tidak layak huni.
“Terima kasih sudah dibantu. Dulu rumahnya jelek, sekarang sudah bagus. Ada keramik, WC, dan kamar. Dulu nggak ada. Saya bersyukur sekali,” ujarnya haru.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi inisiatif Djarum Foundation. Menurutnya, ada lebih dari 1 juta rumah tidak layak huni di Jateng yang membutuhkan intervensi.
Kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk menekan angka kemiskinan, terutama kategori miskin ekstrem.
“Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem butuh kerja bersama. Tidak hanya dari CSR perusahaan, tapi juga dari organisasi masyarakat, dan tentunya pemerintah,” kata Luthfi.
Pemprov Jateng sendiri mengalokasikan renovasi sekitar 17.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada 2025 yang tersebar di 35 kabupaten/kota, termasuk 584 unit untuk Temanggung.
Luthfi menegaskan, penanganan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif.
“Tidak hanya RTLH, tapi juga bansos, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok harus menyertai intervensi ini. Semua harus saling menopang untuk menekan kemiskinan ekstrem,” tambahnya.
Berdasarkan data BPS Juli 2025, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah turun menjadi 9,48%, dari sebelumnya 9,58% pada September 2024. Penurunan 0,10% ini setara dengan hampir 2 juta jiwa.
“Kalau program ini dijalankan secara konsisten, terencana, dan berkelanjutan, saya yakin kita mampu menurunkan angka kemiskinan lebih signifikan,” pungkasnya
