PURWOREJO — Keluarga Besar Madrasah Diniyah (Madin) Kabupaten Purworejo menolak wacana penerapan 5 hari sekolah untuk jenjang SD dan SMP di Kabupaten Purworejo. Mereka tergabung dalan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT).
FKDT menilai kebijakan tersebut akan mengganggu jadwal anak-anak mengaji di madrasah. Penolakan FKDT diungkapkan bersamaan dengan Pawai Taaruf Tahun Baru Islam 1447 Hijriyah di Kecamatan Bener, Minggu 29 Juni 2025 lalu.
Menurut Ketua FKDT Kabupaten Purworejo, M Churdaini rata-rata jadwal pelaksanaan madrasah di Purworejo adalah tiga jam. Yakni antara pukul 14.00-17.00 WIB.
"Jika 5 hari sekolah diterapkan, jam pembelajaran di SD dan SMP akan menjadi lebih sore. Sehingga anak-anak tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di Madin," kata Churdaini.
Menurut Churdaini, penolakan juga didasarkan pada kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut akan menghilangkan eksistensi Madin dan pendidikan keagamaan yang dilaksanakan pada sore hari.
Selain itu, kebijakan 5 hari sekolah juga akan membuat anak-anak lebih lelah dan kurang bersemangat untuk belajar di Madin.
Anak-anak akan pulang lebih lama dari jam biasanya dan akan mengganggu jadwal mengaji.
"Kami menolak wacana ini karena tidak hanya merugikan eksistensi Madin, selain itu juga bertentangan dengan tujuan pemerintah Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan daerah yang religius dan berkarakter," tegasnya.
Churdaini mengungkapkan, peraturan pemerintah pusat tidak mewajibkan 5 hari sekolah, melainkan memberikan opsi antara 6 hari atau 5 hari sekolah.
Namun, di Kabupaten Purworejo sudah ada survei dan jajak pendapat yang dilakukan oleh instansi terkait untuk memberikan pilihan kepada para siswa untuk belajar 5 hari atau 6 hari.
"Kami sudah melaksanakan rapat kerja cabang dan merekomendasikan penolakan wacana ini. Sudah ada survei dari PGRI kemarin yang mengecek dan survei ke sekolah-sekolah," ungkapnya.
Ia berharap Pemkab Purworejo mempertimbangkan kembali wacana 5 hari sekolah tersebut dengan memprioritaskan pendidikan keagamaan dan karakter anak-anak.
