Wonosobo — Puluhan tahun tak kunjung diperbaiki, warga meluapkan protes dengan cara yang unik namun menyindir, yaitu menanam pohon pisang tepat di tengah jalan yang rusak. Kerusakan jalan penghubung antara Desa Watumalang dan Desa Wonosroyo, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo memancing kekecewaan warga.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah daerah yang dianggap lamban dalam menangani kerusakan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan.
Menanggapi protes warga, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Wonosobo, Edi Hartono membenarkan bahwa ruas jalan Pasuruhan-Wonosroyo masih ada kerusakan, namun belum masuk agenda perbaikan tahun 2025 ini.
"Tahun ini ruas jalan Pasuruhan-Wonosroyo tidak ada kegiatan karena efisiensi,” kata Edi Selasa (02/09/2025).
Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa sebenarnya di beberapa tahun sebelumnya, saat masih menjadi ruas jalan Binangun - Wonosroyo, sudah beberapa kali mendapatkan alokasi kegiatan DAK dan APBD. Namun karena ruas jalan terlalu panjang, perbaikannya belum sampai ke titik yang rusak parah di Desa Watumalang.
"Ruas ini sebelumnya pernah mendapat alokasi dari DAK maupun APBD, perbaikannya belum menjangkau seluruh bagian karena panjang ruas yang mencapai 7 kilometer," jelasnya.
Edi merinci, dari total panjang jalan tersebut, setidaknya 1,3 kilometer berada dalam kondisi rusak parah. Jalan berlubang, aspal mengelupas, serta minim drainase membuat jalur tersebut berbahaya, terutama saat hujan.
"Kami menyadari keterbatasan ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat karena belum bisa menghadirkan infrastruktur yang sepenuhnya layak," tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, Warga Desa Watumalang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo melakukan aksi simbolik sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan penghubung Watumalang menuju Desa Wonosroyo yang rusak parah pada Sabtu (30/08/2025).
Para warga Desa Watumalang menanam pohon pisang di tengah badan jalan kabupaten tersebut, sebagai bentuk kekecewaan mereka atas lambannya pemerintah daerah untuk merespons aspirasi warga terkait rusaknya jalan di daerah perbatasan.
Aksi tersebut melibatkan warga lintas usia, dari tokoh agama, tokoh pemuda, hingga petani setempat yang selama bertahun-tahun harus menghadapi kondisi jalan yang penuh lubang, licin saat hujan, dan membahayakan pengguna jalan.
