SRAGEN — Kondisi memprihatinkan menyelimuti puluhan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sragen. Sedikitnya 69 SD tercatat memiliki jumlah murid maksimal hanya tujuh orang. Bahkan dua di antaranya hanya memiliki satu siswa.
Situasi ini memicu kekhawatiran serius dari Komisi IV DPRD Sragen, yang baru-baru ini memanggil 61 kepala sekolah SD dengan jumlah murid minim untuk sesi verifikasi dan evaluasi.
Ketua Komisi IV DPRD Sragen, Sugiyamto, mengungkapkan bahwa minimnya jumlah murid ini disebabkan oleh sejumlah faktor krusial. Salah satunya adalah ketiadaan fasilitas penunjang belajar-mengajar yang mendasar. "Pondasi dasar sudah kita verifikasi satu per satu, adakah sekolah di situ memiliki laptop, komputer, atau proyektor? Jawabannya, semuanya tidak ada," tegas Sugiyamto.
Kondisi fasilitas yang memprihatinkan ini, membuat wali murid ragu dan tidak percaya diri untuk menyekolahkan anak-anak mereka di SD negeri tersebut. Masyarakat cenderung beralih ke sekolah swasta yang menawarkan kualitas dan fasilitas lebih baik, bahkan dengan biaya yang lebih mahal.
Sugiyamto menyoroti perbedaan mencolok dalam pola pikir dan metode mengajar antara guru SD negeri dan swasta. Dia menyarankan adanya terobosan guru spesialis mengaji agama Islam dan bahasa Inggris di sekolah negeri.
"Orang tua hari ini trennya kalau sekolah di swasta, mereka kelas 1, 2, 3 sudah pintar mengaji dan bahasa Inggris. Ini menjadi kesukaan bagi orang tua," ujarnya.
Sugiyamto menekankan pentingnya perubahan mindset di kalangan guru-guru negeri. "Jangan sampai ada pemikiran 'ada murid atau tidak, gajiku podo wae' (gajiku sama saja, red). Kalau swasta muridnya sedikit, bisa-bisa sekolahnya ditutup karena tidak mampu membayar guru. Makanya mereka berjuang dan mengejar kualitas, padahal di negeri difasilitasi gajinya oleh negara," kritik Sugiyamto,
Lantas Komisi IV DPRD Sragen dengan tegas menolak opsi regrouping (penggabungan sekolah). Menurut Sugiyamto, regrouping adalah "aib di dunia pendidikan" karena akan menghilangkan daya upaya sekolah untuk bangkit dan berpotensi menciptakan banyak pengangguran bagi lulusan pendidikan.
Sebagai solusi jangka panjang, Komisi IV merekomendasikan agar pada anggaran tahun 2026, setiap kelas di sekolah dengan murid minim wajib dilengkapi fasilitas dasar seperti komputer, laptop, dan proyektor. Namun, dia juga berpesan kepada para guru agar tidak menunggu fasilitas tersebut terealisasi. "Sekarang ini utamakan bisa mengaji, dan bahasa Inggris," pesannya.
Dia optimis bahwa peningkatan kualitas akan menarik kembali minat masyarakat terhadap sekolah negeri.
Sementara itu, Kepala Bidang SD Dia Dikbud Sragen Suwarno menyadari situasi itu. Pihaknya menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan Komisi IV DPRD terkait kondisi puluhan SD yang mengalami kekurangan siswa.
Suwarno, menyatakan bahwa fokus utama saat ini adalah meningkatkan kualitas pengajaran di SD-SD yang telah dipanggil untuk dievaluasi. "Yang diperintahkan oleh dewan tadi tetap kita perhatikan, jadi fokus kita termasuk diawasi, bagi SD-SD yang dipanggil ke sini," ujar Suwarno.
Salah satu poin penting yang akan menjadi perhatian adalah pemenuhan kebutuhan guru spesialis. "Termasuk dalam satu tahun harus terpenuhi khususnya guru mengaji dan guru bahasa Inggris," tegas Suwarno.
Suwarno juga memahami penolakan terhadap gagasan regrouping dari pandangan DPRD. "Kami tidak setuju kalau ada regrouping, tetap dipertahankan. Tadi sudah dijelaskan itu aib bagi dunia pendidikan," katanya.
Namun, penolakan ini bukan berarti tanpa batas waktu. Suwarno memberikan tenggat waktu tiga tahun bagi sekolah-sekolah dengan jumlah siswa minim untuk menunjukkan perubahan signifikan. "Kita lihat nanti tiga tahun ke depan kalau tidak ada perubahan kita regrouping. Kalau tiga tahun murid sedikit, jadi sekolah mahal itu," ancamnya.
Untuk mencari solusi terbaik, Suwarno menyatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil kepala sekolah dari SD-SD yang disorot untuk diajak berdiskusi lebih lanjut. "Nanti kita panggil khusus juga kita musyawarah, hari ini yang dipanggil kita ajak diskusi," pungkasnya.
