SEMARANG — Kementerian Koordinator Bidang Pangan menggelar Konsolidasi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bersama Satgas Nasional, Satgas Provinsi, dan Satgas Kabupaten/Kota di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kamis 28 Agustus 2025.
Kegiatan ini bertujuan memastikan efektivitas kelembagaan sekaligus keberlangsungan usaha koperasi.
Mewakili Menteri Hukum dan HAM, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Heni Susila Wardoyo, hadir bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tjasdirin dan Kabid Pelayanan Administrasi Hukum Umum Deni Kristiawan.
Mereka bergabung dengan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, Forkopimda Jateng, para bupati/wali kota, serta jajaran BUMN.
Acara diawali peninjauan Koperasi Merah Putih Kelurahan Gedawang, Banyumanik, Semarang, yang dipimpin Menko Pangan sekaligus Ketua Satgas Nasional, Zulkifli Hasan.
Ia menilai koperasi tersebut layak beroperasi karena sudah memiliki layanan lengkap dan produk unggulan.
Dalam arahannya, Zulhas menegaskan Koperasi Merah Putih berbeda dengan koperasi lama karena berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat.
Desa dan kelurahan, menurutnya, harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan sehingga lahir pengusaha baru dan UMKM yang terhubung melalui koperasi.
“Intinya, Koperasi Merah Putih adalah pemberdayaan. Dari desa dan kelurahan akan lahir pengusaha karena koperasi menjadi pusat UMKM. Seluruh koperasi di Indonesia nantinya saling terhubung,” ujarnya.
Selain memenuhi kebutuhan pokok, ia mendorong koperasi mengembangkan produk lokal agar rantai pasok lebih pendek dan harga terjangkau.
“Saya sarankan koperasi tidak hanya menjual sembako, tapi juga makanan, keripik, kerajinan, hasil kreativitas desa,” tambahnya.
Zulhas juga menekankan pentingnya konsolidasi ini untuk menyamakan persepsi agar program peningkatan produktivitas, kreativitas, dan ketahanan pangan nasional bisa berjalan, dengan target Indonesia menjadi negara maju pada 2045.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mendukung penuh program tersebut. “Semua kebijakan pusat harus dijalankan di daerah agar tujuan pemberdayaan masyarakat benar-benar tercapai,” katanya.
Hingga kini, sudah ada 1.750 koperasi kelurahan yang beroperasi di Indonesia. Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan jumlah pembentukan terbanyak.
“Terima kasih, Jawa Tengah tertinggi dalam pembentukan koperasi Merah Putih yang sudah terbentuk dan beroperasi,” ujar Zulhas memberi apresiasi.
Kakanwil Kemenkumham Jateng, Heni Susila Wardoyo, menegaskan dukungan dari sisi regulasi.
“Koperasi yang sehat butuh kepastian hukum. Kami siap mendukung tata kelola sesuai aturan agar koperasi lebih dipercaya masyarakat maupun mitra,” ucapnya.
Ia berharap keberadaan Koperasi Merah Putih benar-benar menjadi wadah masyaraka
t untuk maju dan sejahtera bersama.
