TEGAL — Fenomena banjir rob yang menjadi langganan tahunan di Kota Tegal disikapi serius oleh Pemerintah Kota Tegal. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Pemkot menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Rob di Gedung Adipura, Rabu (2/7).
Langkah ini diambil mengingat sebagian besar wilayah Kota Tegal berada di pesisir utara Jawa Tengah dan rentan terhadap ancaman rob.
Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, menjelaskan bahwa banjir rob bukan lagi sekadar kejadian rutin biasa, melainkan permasalahan strategis yang berdampak nyata pada kehidupan sosial, ekonomi, dan infrastruktur masyarakat pesisir.
"Kondisi ini membutuhkan solusi lintas sektor dan jangka panjang," tegas Dedy.
Selain upaya teknis seperti pembangunan tanggul dan perbaikan drainase, Dedy juga menyoroti pentingnya solusi berbasis alam atau nature-based solutions. Salah satu langkah konkret yang akan diintensifkan adalah penanaman mangrove di sepanjang garis pantai Kota Tegal.
"Mangrove adalah benteng alami yang mampu meredam energi gelombang laut, menahan abrasi, serta membantu mengurangi limpasan air rob. Lebih dari itu, ekosistem mangrove juga mendukung keanekaragaman hayati dan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sektor perikanan dan ekowisata," paparnya.
Data menunjukkan, banjir rob di Kota Tegal telah menggenangi 15 titik di empat kelurahan yang tersebar di Kecamatan Tegal Barat dan Tegal Timur. Empat kelurahan terdampak tersebut meliputi Muarareja (47,48 ha), Tegalsari (34,45 ha), Panggung (20,07 ha), dan Mintaragen (31,04 ha).
Plt. Kepala Dinas PUPR Kota Tegal, Heru Prasetya, menegaskan bahwa Rakor ini bertujuan untuk membangun sinergi antara Pemkot Tegal, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat dalam penanganan rob secara menyeluruh.
"Para pihak terkait juga diharapkan dapat berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan dampak rob," ujar Heru.
Rakor ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Kepala Bidang Pengembangan Pembinaan Teknis Dinas Pusdataru Jateng, Agung Prihantono, yang memaparkan rencana penanganan rob di Pesisir Utara Jawa Tengah.
Turut hadir pula Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air BBWS Pemali Juana, Ardian Bagus Nugroho, yang membahas prioritas penganggaran APBN untuk penanganan rob, serta Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DKP Jateng, Lilik Harnadi, yang mempresentasikan perencanaan penanganan pantai Kota Tegal.
Acara ini dihadiri jajaran penting seperti Ketua DPRD Kusnendro, Komisi 3 DPRD Kota Tegal, perwakilan Pemerintah Pusat (BBWS Pemali Juana, cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Dinas Pusdataru, Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, Balai PSDA Pemali Comal), Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, Sekretaris Daerah drg. Agus Dwi Sulistyantono, Staf Ahli Wali Kota, Kepala OPD, Camat, dan Lurah se-Kota Tegal, serta tokoh masyarakat. (mei/wan)
